Komisi II DPRD Barru Usulkan Tiga Kampung Nelayan Merah Putih, KKP Akan Kaji Masukan Daerah

JAKARTA,Terasindonews — Komisi II DPRD Kabupaten Barru mengusulkan tambahan tiga lokasi Kampung Nelayan Merah Putih serta dukungan revitalisasi tambak dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dalam kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin, 5 Oktober 2026.

Pertemuan berlangsung di Aula Rapat Biro Perencanaan KKP, lantai 3 Gedung Mina Bahari I.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Barru, *Syamsul Rijal,S.Pd., didampingi Wakil Ketua Komisi II, *Herman Jaya S.Pi., serta Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Fauziah.S.P

Rombongan diterima oleh Ade dari Biro Perencanaan KKP, mewakili Kepala Biro Perencanaan.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KKP atas dukungan program Kampung Nelayan Merah Putih di lima titik di Kabupaten Barru.

Wakil Ketua Komisi II, Herman Jaya mengusulkan tambahan tiga lokasi program tersebut, yakni Lojie, Pancana, dan Pulau Puteangin. Usulan ini mempertimbangkan garis pantai Barru sepanjang sekitar 78 kilometer serta kebutuhan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan.

Komisi II juga mendorong Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah penerima program revitalisasi tambak. Barru memiliki sekitar 2.534 hektare tambak eksisting, tetapi baru sekitar 50 persen atau kurang lebih 1.267 hektare yang aktif dimanfaatkan.

Revitalisasi diharapkan dapat mengaktifkan kembali tambak yang belum produktif sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.

Selain itu, Komisi II menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pembudidaya, akses permodalan, dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ade menyampaikan bahwa penyampaian kebutuhan pembangunan secara langsung dari daerah sejalan dengan pendekatan yang diinginkan Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni *pembangunan secara bottom-up*, yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dan daerah. KKP akan mengkaji seluruh masukan dari DPRD Barru dan Dinas Perikanan.

Melalui pertemuan tersebut, Komisi II berharap pada 2027 Kabupaten Barru dapat memperoleh berbagai program KKP untuk meningkatkan kapasitas dan produksi perikanan dari hulu hingga hilir.