BARRU, TerasIndoNews.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barru, Herman Jaya, S.Pi., menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Anggaran daerah diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Herman Jaya dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru dengan agenda penyerahan dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Herman mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Barru di bawah kepemimpinan Bupati Andi Ina Kartikasari, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Dr. Abustan Andi Bintang, M.Si., yang telah menyusun RAPBD 2027 di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah.

Menurutnya, RAPBD 2027 menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru 2025–2029 dapat direalisasikan secara bertahap.

“Kita memahami bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama, sinergi, dan komitmen seluruh pihak agar anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Pendapatan Daerah Meningkat, PAD Harus Terus Digenjot
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Barru direncanakan mencapai Rp787,03 miliar atau meningkat sekitar Rp20,63 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp766,40 miliar.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp136,43 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp650,60 miliar.

Herman menilai peningkatan target pendapatan tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, ia berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada peningkatan angka, melainkan terus melakukan inovasi dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
Optimalisasi aset daerah, penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan kinerja BUMD, serta pembenahan pelayanan pajak dan retribusi dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Barru.

“Ke depan, kita berharap potensi ekonomi Kabupaten Barru dapat terus dikembangkan sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap dapat dikurangi,” jelasnya.

Belanja Pembangunan Harus Lebih Menyentuh Masyarakat
Di sisi belanja, RAPBD 2027 merencanakan anggaran sebesar Rp805,86 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai mencapai sekitar Rp410,36 miliar, sementara belanja modal sebesar Rp64,62 miliar.

Herman memahami bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Meski demikian, ia mendorong agar penataan belanja terus dilakukan sehingga ruang anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat semakin terbuka.
Ia menilai pembangunan jalan, irigasi, fasilitas pertanian dan perikanan, pasar, serta infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi harus mendapatkan perhatian serius.

“Kita tentu mendukung pemenuhan kewajiban belanja pegawai dan menjaga kualitas pelayanan publik. Namun, anggaran pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat juga harus terus diperkuat,” tegasnya.

KIBAR, Beasiswa Kedokteran dan Akademi Ramang Jadi Perhatian
Herman Jaya juga mendorong percepatan realisasi program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barru yang telah tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Sejumlah program strategis yang menjadi perhatiannya antara lain pengembangan Kawasan Industri Barru (KIBAR), program beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, serta pengembangan Akademi Ramang.

Menurutnya, program tersebut memiliki nilai strategis bagi masa depan Kabupaten Barru sehingga perlu didukung dengan perencanaan matang, tahapan pelaksanaan yang terukur, serta penganggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita berharap program-program prioritas Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati dapat terus didorong realisasinya. Semuanya membutuhkan tahapan, perencanaan yang matang, serta dukungan anggaran sesuai kondisi fiskal daerah,” katanya.

BUMD dan Aset Daerah Didorong Jadi Sumber Kekuatan Ekonomi
Selain program pembangunan, Herman turut menyoroti pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan optimalisasi aset pemerintah daerah.

Dalam RAPBD 2027, target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp11,29 miliar.

Ia berharap pengelolaan investasi dan aset daerah dilakukan secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
Terkait inisiatif DPRD dalam pembentukan BUMD sektor aneka usaha dan jasa, Herman menilai langkah tersebut berpotensi menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah, sepanjang didukung kajian kelayakan yang komprehensif.

“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” ungkapnya.
Pertanian, Perikanan dan UMKM Harus Diperkuat.

Herman juga mengingatkan bahwa sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan UMKM merupakan penopang utama perekonomian masyarakat Barru.
Karena itu, ia berharap kebijakan anggaran 2027 memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan produktivitas pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan usaha perikanan, akses bahan bakar bagi nelayan, hingga peningkatan daya saing UMKM.

“Kabupaten Barru memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi pesisir. Potensi inilah yang harus terus didorong agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” paparnya.
Defisit Anggaran Harus Dikelola Secara Terukur

Menyikapi rencana defisit RAPBD 2027 sebesar Rp18,83 miliar, Herman berharap pemerintah daerah memastikan sumber pembiayaan yang realistis serta tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Ia juga menekankan agar proses pembahasan RAPBD dilakukan secara terbuka, objektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, berbagai masukan dan catatan DPRD merupakan bagian dari fungsi konstitusional lembaga legislatif sekaligus upaya bersama menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.

“Fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD harus berjalan seiring dengan semangat membangun daerah. Kita ingin pemerintah daerah berhasil menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan, karena keberhasilan pemerintah pada akhirnya adalah keberhasilan masyarakat Kabupaten Barru,” tuturnya.
Herman berharap RAPBD 2027 mampu menjadi fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan angka kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.

Ia menegaskan, keberhasilan anggaran daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai APBD, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita ingin APBD 2027 bukan hanya besar dalam angka, tetapi juga besar dalam manfaat. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, kita berharap pembangunan Kabupaten Barru berjalan semakin baik dan kesejahteraan rakyat terus meningkat,” pungkas Herman.

Terasindo shared

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan