MAKASSAR, TERASINDONEWS— Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. H. Ashabul Kahfi, http://M.Ag., pentingnya tabayun atau verifikasi informasi di tengah derasnya arus digital.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi nara Pelatihansumber Manajemen Reputasi Digital yang digelar Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan (MPI PWM Sulsel) di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu (2/5/2026).
Pelatihan bertajuk “Merawat Reputasi, Menubuhkan Islam Berkemajuan” itu diikuti kader dan unsur Muhammadiyah se-Sulsel. Ashabul Kahfi mengisi materi “Kolaborasi Legislator dan Masyarakat Sipil dalam Tabayun Kebijakan Publik” pukul 20.00–21.30 WITA. Menurutnya, kecepatan informasi digital harus diimbangi dengan kemampuan publik untuk memeriksa kebenaran sebelum mempercayai dan menyebarkan kabar.
“Kondisi dunia akhir-akhir ini tidak baik-baik saja,” kata Ashabul Kahfi di hadapan peserta pelatihan. Ia menilai tekanan geopolitik, perubahan ekonomi, serta lintas informasi global berdampak langsung pada masyarakat Indonesia.
Ashabul Kahfi mengatakan kemudahan mengakses informasi melalui gawai membawa manfaat risiko sekaligus. Ia menyebut hoaks, fitnah, dan manipulasi informasi dapat merusak kepercayaan masyarakat jika tidak dibarengi literasi digital. “Mau mengetahui siapa pun sekarang, begitu diketik muncul semua,” ujarnya.
Pernyataan itu Merujuk pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025 yang menunjukkan intensitas penggunaan internet masyarakat Indonesia mencapai beberapa jam per hari. Menurut Kahfi, kondisi tersebut membuat masyarakat rentan menerima informasi yang bercampur antara fakta, opini, hoaks, hingga fitnah.
Oleh karena itu, ia menegaskan prinsip tabayun sebagai kunci. “Tabayun, verifikasi,” kata Ashabul Kahfi, Merujuk pada ajaran Islam dalam menyikapi kabar yang belum jelas. Ia meminta masyarakat mengonfirmasi informasi yang meragukan kepada sumber resmi, termasuk menteri, lembaga, atau wakil rakyat terkait.
Komisi IX DPR RI, kata Kahfi, berkumpul dengan menteri dan badan yang menangani layanan dasar. Mitra kerja itu meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Terkait isu BPJS Kesehatan, Ashabul Kahfi menyebarkan kabar yang beredar di masyarakat. Ia menjelaskan menjanjikan 11 juta kepesertaan memang sempat terjadi, sementara 40 juta data lain sedang diproses untuk reaktivasi. “Sampai hari ini belum ada pemutihan untuk peserta yang tidak menunggak,” ujarnya.
Ia menilai informasi yang keliru mengenai kebijakan publik dapat menggerus kepercayaan pada pemerintah. Menurutnya, kritik dan pengawasan tetap penting, tetapi harus berdasarkan data, bukan informasi yang tidak terverifikasi.
Ashabul Kahfi juga mencontohkan isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan angka Rp 15.000 dalam program itu tidak seluruhnya untuk menu makanan. Biaya tersebut mencakup operasional, seperti kehormatan, transportasi, listrik, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Menurut Kahfi, biaya menu MBG berada di kisaran Rp 10.000. Sementara pembayaran Rp 6 juta per hari ke dapur, kata dia, merupakan pengganti biaya investasi dan operasional, bukan keuntungan penyelenggara bersih. “Program-program ini memiliki tujuan yang mulia, tetapi bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP-nya, petunjuknya, ya itulah yang perlu kita kawal,” kata dia.
Ketua MPI PWM Sulsel Dr. Hadisaputra, http://S.Pd., http://M.Si., bersama Sekretaris Zulfikar Hafid sebelumnya mengundang Ashabul Kahfi sebagai pembicara. Undangan itu diketahui Wakil Ketua PWM Sulsel Dr. Dahlan Lama Bawa, http://M.Ag.
MPI PWM Sulsel menyatakan pelatihan ini bertujuan menjaga marwah, nilai, dan citra positif Muhammadiyah di era digital. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk memperkuat dakwah, pembinaan kader, serta pengembangan amal usaha Muhammadiyah.
Melalui forum ini, Muhammadiyah Sulsel berharap kader semakin cakap mengelola reputasi organisasi digital. Pelatihan juga menjadi ruang kolaborasi legislator dan masyarakat sipil agar informasi kebijakan publik dipahami secara benar dan disampaikan bertanggung jawab.
Ashabul Kahfi menutup materinya dengan ajakan agar masyarakat tidak mudah percaya kabar tanpa verifikasi. Ia mendorong sinergi antara DPR, pemerintah, dan ormas untuk melawan hoaks sekaligus mengawal kebijakan publik.(Red)
