BARRU, TERASINDONEWS— UPTD Puskesmas Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang transparan, responsif dan berorientasi kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Mallusetasi, Kamis (17/9/2026), menjadi ruang dialog antara Puskesmas dengan masyarakat dan unsur pemerintah.
Hadir Kabag Organisasi Setda Barru Shopan Mulaputra, Sekcam Mallusetasi Syarifuddin mewakili Camat, Dinas Kesehatan, Kapolsek Mallusetasi, Kepala KUA Mallusetasi, perwakilan desa, LSM dan media.
Melalui forum ini, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan saran, masukan dan aspirasi terkait pelayanan yang diterima.
Kepala UPTD Puskesmas Bojo Baru, dr. Tuty Mohaeyang, mengatakan FKP sangat penting sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran dan minimnya forum lintas sektor, kolaborasi menjadi kunci. Sebagai pemberi layanan pihaknya merasa sudah maksimal, namun masyarakat masih menilai belum optimal.
“Forum ini menjadi ruang bagi kami untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat. Apa yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan,” ujar dr. Tuty.
Ia menjelaskan Puskesmas Bojo Baru memiliki 37 layanan. Pihaknya menekankan transparansi prosedur dan tarif.
“Biaya tarif harus diketahui mana yang dibiayai BPJS dan mana yang tidak. Masyarakat harus tahu prosedur dan mekanisme layanan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan aturan pelayanan, pasien tidak boleh diwakilkan saat mengambil rujukan dan wajib menunjukkan antrian sendiri. Persyaratan cukup KTP dan KK karena sudah terintegrasi BPJS.
Sementara itu Sekcam Mallusetasi Syarifuddin mengapresiasi FKP sebagai dialog partisipatif yang positif.
“Dialog partisipatif ini, masukan masyarakat menjadi arah kebijakan antara penyedia dan pengguna layanan. Ada SOP tapi belum tentu maksimal untuk kebutuhan pelayanan. Tidak mungkin ada kata puas, melalui FKP ini ke depan pelayanan semakin sempurna,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kabag Organisasi Setda Barru Shopan Mulaputra menjelaskan FKP wajib dilaksanakan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Barru.
“Kami apresiasi Puskesmas Bojo dan Palanro termasuk Kecamatan Mallusetasi. Penyelenggara pelayanan semua ada di sini seperti Polsek, KUA dan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan output FKP adalah berita acara yang ditandatangani peserta dan dilaporkan ke Kementerian PANRB sebagai penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
“Yang wajib FKP adalah semua perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barru. Output adalah berita acara yang ditandatangani untuk disampaikan ke Menteri PANRB. Apa yang dilaksanakan hari ini adalah penilaian indeks kepuasan masyarakat untuk Pemkab dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Idealnya dievaluasi 1 kali dalam enam bulan,” jelas Shopan.
Ia berharap hasil FKP tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di Puskesmas Bojo Baru sehingga masyarakat merasa mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.
