Terasindonews Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika secara resmi menerima *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025*. Namun, penerimaan itu disertai sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pandangan akhir Fraksi Golkar disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, *H. Iwan Anwar*, dalam Rapat Paripurna IV DPRK Mimika Masa Sidang II, Kamis (30/7/2026).
Agenda rapat paripurna itu membahas LKPJ Bupati Mimika TA 2025 sekaligus penetapan *Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025*.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah terkait *kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP)*. Fraksi Golkar merekomendasikan pemerintah memperkuat program afirmasi bagi OAP.
“Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik OAP,” ujar H. Iwan Anwar.
Menurutnya, penguatan UMKM OAP menjadi kunci agar ekonomi kerakyatan di Mimika bisa tumbuh dan berdaya saing.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya *melibatkan lembaga adat* dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan menghormati nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Mimika.
“Dengan begitu, pembangunan di Mimika bisa lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Iwan.
Fraksi Golkar berharap pelaksanaan rekomendasi tersebut dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya OAP.
Di akhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar menyatakan *menerima LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025*.
Penerimaan itu dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.
