Terasindonews.com, Makassar-Kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat. Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta sulitnya masyarakat memperoleh Gas LPG menimbulkan keresahan dan berpotensi mengganggu aktivitas serta kebutuhan sehari-hari.
- Menyanggapi kondisi tersebut, Dr. Mustakim Mahmud, SHI, MH, CM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kelangkaan BBM dan LPG di Sulawesi Selatan.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi terbaik terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini. Kelangkaan BBM dan LPG tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi, tetapi juga dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi, transportasi, usaha masyarakat, dan kehidupan sehari-hari,” ujar Dr. Mustakim Mahmud.
Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU perlu menjadi perhatian serius karena masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait diharapkan dapat melakukan langkah koordinasi dan memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara wajar.
Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap distribusi Gas LPG. Kelangkaan LPG di tengah masyarakat dapat memberikan dampak yang cukup besar, khususnya bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam memperoleh BBM maupun LPG. Jangan sampai kondisi kelangkaan ini berlangsung terlalu lama dan kemudian semakin membebani masyarakat,” katanya.
Dr Mustakim Mahmud juga berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasan di lapangan, termasuk memastikan agar penyaluran BBM dan LPG berjalan tepat sasaran serta tidak menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan barang.
Ia menilai penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, Pertamina, aparat terkait, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Transparansi informasi mengenai kondisi pasokan juga penting agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang tersimpan dan tidak terjadi ketakutan dalam melakukan pembelian.
“Harapan kita, pemerintah dapat segera menemukan solusi terbaik. Masyarakat tentu membutuhkan BBM dan LPG bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk menunjang keberlangsungan aktivitas dan kehidupan mereka sehari-hari,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dr. Mustakim Mahmud mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga perdamaian dan saling membantu agar permasalahan dapat diselesaikan bersama.
“Mari kita sama-sama berdoa agar kondisi ini segera membaik. Semoga ketersediaan BBM dan LPG kembali normal, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kita semua dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari kondisi hari ini,” tutupnya.
Dr Mustakim Mahmud, SHI, MH, CM
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
