Bupati Andi Ina Tegaskan Evaluasi Langsung Kinerja OPD, Siap Beri Nilai Rendah Pejabat Tak Capai Target

Makassar Terasindonews – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan akan melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi di Kabupaten Barru.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 di Hotel Aryaduta, Makassar, Sabtu (1/8/2026).

Dalam arahannya, Andi Ina menyoroti rendahnya kehadiran sejumlah pimpinan OPD dan camat pada agenda strategis yang berkaitan dengan penyelarasan RPJMD dan kebijakan pemerintah provinsi. Menurutnya, kegiatan penting semacam itu harus dihadiri langsung oleh pejabat penanggung jawab dan tidak boleh diwakilkan tanpa alasan yang jelas.

“Saya tidak terima jika hal strategis seperti ini pimpinan OPD tidak hadir tanpa alasan mendesak. Kedisiplinan dan keberadaan pimpinan sangat menentukan arah jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Bupati mengungkapkan, sistem evaluasi kinerja birokrasi dilakukan setiap tiga bulan dan dipantau langsung olehnya. Ia tidak akan ragu memberikan penilaian rendah kepada pejabat yang tidak mampu memenuhi target maupun komitmen kinerja.

Selain kedisiplinan, Andi Ina juga meminta seluruh kepala perangkat daerah mengoptimalkan fungsi organisasi dengan memberdayakan seluruh jajaran, mulai dari kepala bidang hingga staf, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Gunakan struktur organisasi yang ada. Saya akan turun langsung ke OPD untuk memastikan seluruh ASN diberdayakan sesuai tupoksi, bukan hanya bertumpu pada orang-orang tertentu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati turut mengapresiasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru Tahun 2025 yang meningkat menjadi 73,99 dengan predikat BB (Sangat Baik), naik dari kategori B pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar hasil evaluasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif. Peta proses bisnis harus dievaluasi minimal satu kali setiap tahun dan diselaraskan dengan rencana strategis serta rencana kerja masing-masing perangkat daerah.

Menurutnya, peta proses bisnis merupakan fondasi penting dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menghilangkan tumpang tindih tugas, serta memastikan setiap anggaran daerah digunakan secara efektif.

“Tanpa peta proses bisnis yang tepat, birokrasi akan kehilangan arah dalam menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat. Kita ingin memangkas duplikasi tugas agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” katanya.
Andi Ina juga menepis isu adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Ia menegaskan tidak pernah meminta maupun menerima imbalan dari siapa pun yang dipercaya menduduki jabatan.

“Saya tidak pernah meminta apa pun. Yang saya minta hanya satu, tunjukkan kinerja terbaik. Itulah yang akan saya nilai sampai akhir masa jabatan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati berharap seluruh peserta mengikuti asistensi dengan serius sebagai langkah nyata mempercepat transformasi birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Saya tidak sedang mengejar jabatan berikutnya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana amanah lima tahun ini dapat saya tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tutupnya.