TERASINDONEWS — Makassar – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi bersama DPRD Kabupaten Barru guna membahas kesiapan menghadapi potensi bencana banjir dan longsor, Kamis (8/1/2026).
Kegiatan ini berlangsung di kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel yang berlokasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulsel, mulai pukul 14.30 Wita.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah anggota Komisi E DPRD Sulsel, di antaranya Asman, S.E., A. Patarai Amir, S.E., Andi Nirawati, S.T., Sofyan, S.E., serta Hj. Fatma Wahyuddin, S.T., M.M. Hadir pula Sekretaris BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Dari DPRD Kabupaten Barru, turut hadir Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin bersama beberapa anggota dewan, termasuk Herman Jaya, S.I.Pem.
Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah ruas jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Barru yang rawan terdampak bencana, khususnya saat curah hujan tinggi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas di jalur utama Barru.
“Salah satu titik yang sangat krusial adalah jalur Bulu Dua, yang hampir setiap musim hujan mengalami longsor,” jelas Syamsuddin.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Sulsel A. Patarai Amir, S.E. menyampaikan bahwa penanganan jalur Bulu Dua menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi dan ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2026.
“Penanganan jalur Bulu Dua menjadi perhatian serius dan ditargetkan selesai tahun ini agar risiko gangguan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan dapat diminimalkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa tahun 2026, khususnya tiga bulan pertama, telah ditetapkan sebagai masa siaga bencana. Namun demikian, ia mengakui adanya keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan dalam penanganan dan mitigasi bencana.
“Tiga bulan awal tahun 2026 akan kita persiapkan secara maksimal untuk mengantisipasi bencana, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi E DPRD Sulsel Hj. Fatma Wahyuddin, S.T., M.M. menegaskan komitmen DPRD Provinsi Sulsel untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.
“Seluruh masukan akan kami perjuangkan dan diback up dalam pembahasan anggaran perubahan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi E DPRD Sulsel berkomitmen mengawal kebijakan dan penganggaran yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana serta perlindungan jalur transportasi vital, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kabupaten Barru berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis yang konkret dan terintegrasi, sehingga potensi dampak bencana banjir dan longsor dapat ditekan semaksimal mungkin.(Ati)
