GOWA TERASINDONEWS— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa kembali mendapat sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (HMI CAGORA).
Organisasi mahasiswa tersebut menilai DPRD Gowa gagal mendukung aspirasi masyarakat terkait maraknya pembangunan ritel modern yang diduga tidak memiliki izin resmi.
Ketua Umum HMI CAGORA, Nawir, menegaskan bahwa menempuh perjalanan melalui mekanisme formal dan administratif dengan mengajukan izin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembangunan ritel modern tanpa izin. Namun hingga saat ini, aspirasi tersebut belum mendapatkan respon konkrit dari DPRD Gowa.
“Kami sudah menempuh cara-cara konstitusional dan administratif kepada DPRD Kabupaten Gowa untuk melakukan RDP terkait maraknya bangunan ritel modern di Gowa.Tetapi sampai saat ini, tidak ada langkah konkret yang diambil oleh DPRD,” ujar Nawir ,Selasa (11/11)
Ia juga menyebut terdapat sejumlah ritel yang meski sempat ditutup, namun beberapa lainnya tetap beroperasi bahkan terus bertambah jumlahnya tanpa izin dan pengawasan.
“Salah satu contoh nyata adalah pembangunan Alfamart di Parallabua, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa yang tetap berjalan meskipun diperkirakan belum mengantongi izin resmi. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan dan ketegasan pemerintah daerah serta DPRD,” tegas Nawir.
HMI CAGORA mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD dan menerima informasi bahwa aspirasi tersebut telah didisposisi ke Komisi I, II, dan III. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh komisi terkait.
“Justru kami menggabungkan keseriusan DPRD. Mereka bahkan bertanya ke kami SKPD apa yang harus dihadirkan. Itu konyol. DPRD seharusnya paham dituangkan. Untuk apa kami jarak jalur resmi, kalau DPRD sendiri seperti tidak paham fungsi pengawasan mereka,” lanjutnya.
Nawir menegaskan bahwa aspirasi ini bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi atau pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan ritel modern yang tumbuh terkendali tanpa dianggap berpotensi mematikan UMKM lokal, sementara UMKM sendiri menjadi salah satu fokus peningkatan ekonomi pemerintah.
“Kami mendukung investasi, tapi bukan yang menyumbangkan pelaku UMKM lokal. Jangan sampai DPRD Gowa hanya garang di media tetapi ompong di realita,” tutupnya.
Discussion about this post