Pendidikan Indonesia di Meja Bundar Para Filsuf

Pendidikan Indonesia di Meja Bundar Para Filsuf

Oleh Prof.Dr.Masud MuhammadiahS.Pd,,M.Pd

Ada sesuatu yang ironis tentang pendidikan: semua orang merasa bisa bicara soal itu, tapi sedikit yang benar-benar setuju dengan apa yang ada. Negara sibuk mengganti kurikulum, guru sibuk menyesuaikan administrasi, orang tua sibuk mengejar nilai anak, dan siswa sibuk bertanya-tanya mengapa mereka harus menghafal begitu banyak hal yang terasa jauh dari kehidupan mereka sendiri.
Di tengah kebingungannya, membayangkan sebuah ruang tunggu yang aneh di luar ruang dan waktu. Tidak ada selai dinding. Tidak ada kalender. Hanya satu meja bundar dengan tujuh filsuf besar duduk di sekelilingnya. Di atas meja terbentang sebuah koran lusuh bertuliskan: “Hari Pendidikan Nasional Indonesia — 2 Mei.”
Dan seperti yang bisa diduga dari kumpulan pemikir keras lintas kepala abad, mereka langsung berdebat.

Plato menjadi orang pertama yang membuka suara. Dengan nada yang terdengar seperti pidato kenegaraan, ia berkata bahwa pendidikan adalah urusan negara. Anak-anak, menurutnya, tidak boleh tumbuh tanpa arah. Negara harus membimbing mereka menuju kebenaran dan keteraturan. Pendidikan, dalam imajinasinya, adalah alat untuk membentuk warga ideal demi menjaga harmoni bersama.

Pandangan itu terasa sangat akrab dengan wajah pendidikan Indonesia hari ini. Kurikulum ditentukan dari pusat, standar kompetensi dibuat seragam, dan sekolah di berbagai pelosok sering diperlakukan seolah memiliki kondisi yang sama. Anak di Papua, Barru, Jakarta, dan pelosok Kalimantan belajar dari kerangka besar yang nyaris identik.

Di sinilah Aristotle mulai gelisah.
Murid Plato itu menganggap gurunya terlalu sibuk mengejar konsep ideal sampai lupa bahwa manusia hidup di dunia nyata. Bagi Aristoteles, pendidikan bukan sekadar proyek negara untuk mencetak manusia sesuai desain tertentu. Pendidikan adalah proses membentuk karakter melalui pengalaman, kebiasaan, dan lingkungan sosial yang konkret.
Kalau Plato percaya pada cetak biru besar, Aristoteles percaya pada konteks.

Dan mungkin pertanyaan paling relevan bagi Indonesia hari ini adalah: apakah pendidikan kita cukup mengenal konteks tempat ia bekerja? Sebab realitas sekolah di kota besar jelas berbeda dengan sekolah di daerah terpencil. Tidak semua ruang kelas punya akses internet stabil. Tidak semua siswa datang dengan privilese yang sama.

Kadang kita terlalu sibuk menyeragamkan standar sampai lupa bahwa manusia tidak tumbuh dalam kondisi yang seragam.
Perdebatan belum selesai ketika Thomas Aquinas masuk dengan tenang membawa perspektif moral dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan sejati tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk nurani. Pengetahuan tanpa nilai, baginya, bisa berubah menjadi kekuatan yang kehilangan arah.

Indonesia tampaknya cukup dekat dengan gagasan Aquinas. Pendidikan karakter, pelajaran agama, dan moral Pancasila terus diulang sebagai fondasi penting sekolah. Ada keyakinan bahwa sekolah bukan sekadar tempat mencetak manusia pintar, tetapi juga manusia baik.

Namun Georg Wilhelm Friedrich Hegel segera mengusik kenyamanan itu.
Filsuf Jerman itu percaya bahwa pendidikan tidak lahir dari kepatuhan mutlak, melainkan dari benturan gagasan. Manusia berkembang karena berhadapan dengan kontradiksi. Karena itu, siswa yang hanya diam dan mengangguk belum tentu sedang belajar.

Bisa jadi mereka hanya sedang takut berbeda pendapat.
Ini menjadi kritik yang terasa menohok bagi budaya belajar yang masih sering mengukur “murid baik” dari tingkat kepatuhannya. Padahal, pertanyaan “mengapa?” seharusnya menjadi tanda kehidupan intelektual, bukan ancaman terhadap kewibawaan guru.

Lalu datang John Dewey dengan pendekatan yang lebih membumi. Ia menolak gagasan bahwa sekolah hanyalah tempat persiapan menuju kehidupan. Baginya, sekolah adalah kehidupan itu sendiri.

Belajar tidak cukup dilakukan lewat ceramah dan hafalan. Anak-anak harus mengalami, berdiskusi, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Pendidikan harus terasa hidup, dekat dengan realitas sosial, dan memberi ruang kolaborasi.

Dalam banyak hal, semangat itu terasa hadir dalam berbagai upaya reformasi pendidikan Indonesia belakangan ini. Ada dorongan menuju pembelajaran berbasis proyek, kreativitas, dan diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Tapi di lapangan, banyak guru masih tersandera administrasi, keterbatasan fasilitas, dan tekanan budaya nilai.

Di atas semua itu, Jean-Paul Sartre tiba-tiba berdiri dan mengguncang meja perdebatan.

Menurut Sartre, masalah terbesar pendidikan adalah ketika ia terlalu sibuk menentukan manusia harus menjadi apa. Padahal manusia, katanya, lahir tanpa makna bawaan. Ia harus menciptakan dirinya sendiri lewat pilihan-pilihannya.

Sekolah yang hanya melatih siswa menjadi “tenaga kerja siap pakai” tanpa memberi ruang berpikir bebas sedang menciptakan manusia yang kehilangan dirinya sendiri.Dan mungkin di situlah pendidikan modern sering terjebak: terlalu fokus pada pasar kerja, terlalu obsesif pada produktivitas, sampai lupa bahwa manusia bukan sekadar mesin ekonomi.

Namun Albert Camus membawa percakapan ke arah yang lebih sunyi.
Ia tidak terlalu percaya pada janji-janji besar pendidikan. Hidup, menurut Camus, memang absurd. Tidak semua orang yang rajin akan sukses. Tidak semua yang pintar akan mendapat kesempatan yang adil. Dunia tidak selalu bekerja sesuai logika.

Karena itu, tugas pendidikan bukan hanya mengajarkan cara berhasil, tetapi juga cara bertahan.
Cara bangkit setelah gagal. Cara tetap berjalan ketika keadaan tidak memihak. Cara menjaga harapan di tengah ketidakpastian.

Dan Indonesia penuh dengan “Sisifus-Sisifus kecil” itu: guru honorer yang tetap mengajar meski penghasilannya minim, mahasiswa yang berjuang membayar kuliah sambil bekerja, anak-anak pelosok yang menempuh perjalanan jauh demi sekolah.

Mereka tetap belajar. Tetap mengajar. Tetap percaya bahwa pendidikan berarti sesuatu.
Mungkin di situlah letak makna terdalam Hari Pendidikan Nasional. Bukan sekadar upacara atau slogan tentang generasi emas. Tetapi keberanian untuk terus percaya bahwa belajar masih penting, bahkan ketika sistem belum sepenuhnya adil.

Pada akhirnya, tidak ada filsuf yang benar-benar menang dalam perdebatan itu.

Plato benar bahwa pendidikan membutuhkan arah. Aristoteles benar bahwa manusia harus dipahami sesuai konteksnya. Aquinas benar bahwa moral itu penting. Hegel benar bahwa berpikir kritis tidak boleh dimatikan. Dewey benar bahwa belajar harus hidup. Sartre benar bahwa siswa bukanlah objek. Dan Camus benar bahwa pendidikan juga harus mengajarkan ketangguhan menghadapi hidup.
Mungkin pendidikan Indonesia memang tidak membutuhkan satu jawaban tunggal. Ia membutuhkan keberanian untuk memadukan semuanya.

Sebab di balik seluruh teori besar itu, selalu ada satu kenyataan sederhana yang tak pernah berubah: seorang anak masih datang ke sekolah dengan harapan bahwa hidupnya bisa menjadi lebih baik. Dan selama harapan itu masih ada, pendidikan tidak pernah benar-benar gagal.